Ribuan Pengemudi Ojol Geruduk Istana dan DPR: Tuntut Regulasi yang Adil
Jakarta, 17 September 2025 — Ribuan pengemudi ojek online (ojol), taksi daring, dan kurir dari berbagai wilayah di Jabodetabek memadati pusat pemerintahan hari ini. Diperkirakan sekitar 5.000 massa turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar serentak di tiga titik: Istana Negara, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI.
Aksi ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan aplikator dan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada para mitra pengemudi. Sejak pagi hari, massa mulai berkumpul di kawasan Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Konvoi kemudian bergerak menuju Istana Merdeka, dilanjutkan ke kantor Kemenhub, dan ditutup dengan long march ke Kompleks Parlemen, Senayan.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan. Ini adalah perjuangan menuntut keadilan dan perlindungan hukum bagi para pekerja sektor transportasi daring,” ujar Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, saat ditemui di lokasi.
Dalam aksinya, para pengemudi membawa tujuh tuntutan utama yang mereka nilai sebagai kebutuhan mendesak. Di antaranya adalah permintaan agar RUU Transportasi Online segera dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026, serta desakan untuk menurunkan potongan komisi oleh aplikator menjadi maksimal 10 persen.
Para peserta aksi juga meminta kejelasan regulasi terkait tarif layanan antar barang dan makanan, serta mengkritisi sistem aplikasi yang dianggap merugikan mitra, seperti fitur Aceng, Slot, Multi Order, hingga program Member Berbayar.
Salah satu poin yang paling menyedot perhatian adalah desakan kepada Presiden untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, yang dianggap gagal memberikan perlindungan dan solusi bagi pengemudi daring. Selain itu, massa juga menuntut pengusutan tuntas atas kasus meninggalnya seorang pengemudi ojol, Affan Kurniawan, dalam insiden yang terjadi pada 28 Agustus lalu.
Untuk memperkuat tekanan, para pengemudi juga melakukan aksi off-bid secara serentak, yaitu mematikan aplikasi agar tidak menerima pesanan sebagai bentuk solidaritas nasional. Dampaknya, sejumlah layanan transportasi dan pengiriman daring di ibu kota mengalami gangguan.
Pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya telah mengantisipasi potensi kemacetan dengan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional di beberapa ruas jalan utama. Masyarakat diimbau untuk mencari alternatif rute dan moda transportasi guna menghindari keterlambatan.
Hingga siang hari, situasi unjuk rasa masih berlangsung dengan tertib. Perwakilan massa berharap dapat berdialog langsung dengan anggota DPR dan pejabat terkait guna menyampaikan aspirasi mereka secara resmi.
Aksi hari ini menjadi penanda bahwa desakan untuk reformasi regulasi transportasi daring tidak bisa lagi diabaikan.
