Sri Mulyani Ungkap Arahan Tegas Prabowo ke Para Menteri dalam Rapat Terbatas di Istana
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap sejumlah arahan penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat tersebut berlangsung pada awal pekan ini dan difokuskan pada evaluasi kebijakan fiskal serta penguatan strategi ekonomi nasional.
Dalam keterangan pers usai rapat, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan dalam penggunaan anggaran negara. Kepala negara meminta agar seluruh belanja pemerintah melalui APBN diarahkan untuk program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Presiden Prabowo memberikan arahan agar belanja negara dipastikan tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (2/9/2025).
Tekankan Reformasi Penerimaan dan Jaga Defisit Sehat
Selain fokus pada belanja, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya memperkuat sisi penerimaan negara. Reformasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan pajak menjadi sorotan utama dalam upaya menciptakan APBN yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Tak kalah penting, Presiden meminta agar defisit anggaran dijaga dalam batas yang sehat. Sri Mulyani menyebut hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan menciptakan ruang fiskal yang cukup bagi kebijakan counter-cyclical dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
“Beliau menekankan agar APBN kita tetap kredibel, transparan, dan akuntabel. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi,” tambah Sri Mulyani.
Deregulasi Jadi Fokus Presiden
Dalam rapat yang juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah menteri bidang ekonomi lainnya, Presiden Prabowo turut menyoroti pentingnya deregulasi. Menurutnya, tumpang tindih regulasi masih menjadi hambatan bagi investasi dan kemajuan dunia usaha.
Presiden menginstruksikan agar kementerian dan lembaga memangkas aturan yang tidak relevan, serta menyusun kebijakan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha, khususnya sektor-sektor padat karya dan UMKM.
“Presiden ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif. Reformasi regulasi harus dilakukan agar roda ekonomi bergerak lebih cepat,” jelas Sri Mulyani.
Langkah Awal Pemerintahan Prabowo di Bidang Ekonomi
Rapat terbatas ini menjadi salah satu langkah awal pemerintahan Prabowo dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Presiden tampak ingin memastikan bahwa seluruh instrumen fiskal dan regulasi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan menyesuaikan kebijakan APBN dan terus berkoordinasi lintas kementerian untuk memperkuat efektivitas belanja dan reformasi pajak.
