3 Akar Masalah dalam Pelaksanaan MBG menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

· 4 min read
dynasty4dtoto-gifoasistogel-gif
3 Akar Masalah dalam Pelaksanaan MBG menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

Tiga Akar Masalah dalam Pelaksanaan Masyarakat Berbasis Gugus (MBG) menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

Jakarta, 29 September 2025 – Program Masyarakat Berbasis Gugus (MBG) yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), terdapat tiga akar masalah utama yang menjadi kendala utama dalam implementasi program ini.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Masalah pertama yang diidentifikasi oleh JPPI adalah keterbatasan kompetensi dan kuantitas tenaga pendidik di tingkat gugus. Banyaknya guru dan pengelola yang belum dilengkapi dengan keterampilan yang memadai dalam mengelola dan melaksanakan program MBG, mengakibatkan rendahnya dampak dari inisiatif ini. JPPI menyebutkan bahwa sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan khusus terkait implementasi MBG, yang mengarah pada kurangnya pemahaman mengenai pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

"Untuk menjalankan MBG secara optimal, para pendidik dan pengelola pendidikan di tingkat lokal membutuhkan pelatihan yang lebih intensif, serta pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa itu, program ini sulit untuk berjalan sesuai harapan," ungkap Rudi Hartono, Koordinator JPPI dalam konferensi pers yang diadakan kemarin.

2. Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas
Masalah kedua yang menjadi hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan MBG. Program ini, yang memerlukan dana untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan, pengadaan sarana pendidikan, serta penguatan infrastruktur sekolah dan gugus, tidak bisa berjalan maksimal tanpa adanya dukungan finansial yang memadai. JPPI mencatat bahwa pengalokasian anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran sering kali menjadi penyebab utama terhambatnya program MBG di beberapa daerah.

"Pendidikan berbasis masyarakat memerlukan investasi yang tidak sedikit. Tanpa adanya anggaran yang cukup, sulit untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan memastikan keberlanjutan kegiatan MBG," jelas Rudi.

3. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder
Tantangan terakhir yang dihadapi oleh MBG adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Meskipun tujuan dari MBG adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap aspek pendidikan, nyatanya banyak orang tua dan tokoh masyarakat yang kurang terlibat dalam program ini. Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai kunci keberhasilan MBG, namun kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak-anak membuat program ini tidak mendapatkan dukungan yang maksimal.

JPPI mengungkapkan bahwa tanpa adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, tujuan MBG untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas akan sulit tercapai. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat juga menghambat terciptanya kolaborasi yang efektif dalam mengatasi masalah pendidikan di tingkat lokal.

Kesimpulan
Dalam laporan yang dirilis JPPI, ketiga masalah ini menjadi penghalang utama dalam keberhasilan pelaksanaan Masyarakat Berbasis Gugus. Agar program ini bisa lebih efektif, JPPI mengusulkan agar pemerintah memperhatikan aspek peningkatan kualitas SDM, peningkatan anggaran pendidikan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pendidikan. Dengan solusi yang tepat, program MBG diharapkan dapat lebih berdaya guna dan berkelanjutan dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan partisipatif di seluruh Indonesia.

Logo
Copyright © 2025 Tumble. All rights reserved.