Influencer Serahkan '17+8 Tuntutan Rakyat' ke DPR, Diterima Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka
Jakarta – Sekelompok influencer dan aktivis muda menyerahkan dokumen berisi “17+8 Tuntutan Rakyat” kepada DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/9/2025). Aksi ini menjadi bagian dari gerakan sipil bertajuk Indonesia Berbenah, yang bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap isu-isu krusial di tanah air.
Penyerahan dokumen dilakukan secara langsung oleh figur-figur publik seperti Jerome Polin, Andovi dan Jovial da Lopez, Abigail Limuria, Fathia Izzati, dan ekonom muda Andhyta Firselly Utami (Afu). Mereka diterima oleh dua anggota DPR: Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra dan Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan.
Isi Tuntutan: Desakan Aksi Nyata, Bukan Simbolik
Dokumen yang diserahkan berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Tuntutan jangka pendek, yang diminta dipenuhi paling lambat 5 September 2025, meliputi:
- Pembentukan tim investigasi independen atas kekerasan aparat,
- Penghentian kriminalisasi terhadap demonstran,
- Transparansi anggaran DPR dan lembaga negara lainnya,
- Perlindungan buruh, serta
- Pengawasan netralitas aparat dalam demokrasi.
Sementara 8 tuntutan jangka panjang, dengan tenggat 31 Agustus 2026, menyoroti kebutuhan reformasi struktural, termasuk:
- Reformasi DPR dan partai politik,
- Reformasi perpajakan untuk keadilan ekonomi,
- Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor,
- Reformasi Polri, dan
- Perlindungan hak asasi manusia serta kelestarian lingkungan hidup.
Respons DPR: Janji Teruskan ke Pimpinan
Dalam keterangannya kepada media, Andre Rosiade menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan dokumen ini kepada pimpinan DPR RI. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian tuntutan sudah masuk dalam pembahasan internal parlemen, seperti moratorium perjalanan dinas luar negeri dan usulan pembentukan tim investigasi kekerasan aparat.
“Kami akan meneruskan ini ke pimpinan DPR. Aspirasi rakyat ini sangat penting,” kata Andre.
Senada, Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa DPR harus menjadi rumah rakyat yang terbuka terhadap kritik dan dorongan perubahan.
“Kita harus dengarkan suara rakyat, terutama dari generasi muda yang menunjukkan kepedulian luar biasa,” ujarnya.
Aksi Damai dan Simbolik, Namun Penuh Tekanan Moral
Salah satu inisiator gerakan, Jerome Polin, mengungkap bahwa ini merupakan kali pertama ia dan rekan-rekannya “turun ke jalan” untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar pencitraan atau viralitas, tetapi cerminan dari keresahan publik yang nyata.
“Kami di sini bukan karena ingin viral, tapi karena kami peduli. Kami ingin perubahan,” kata Jerome dalam wawancara usai aksi.
Fathia Izzati menambahkan bahwa “17+8 Tuntutan” bukan hanya daftar permintaan, tetapi juga cermin kondisi sosial-politik Indonesia hari ini.
“Ini bukan tentang kami, ini tentang rakyat yang menaruh harapan pada DPR,” ujarnya.
Kesimpulan
Aksi penyerahan “17+8 Tuntutan Rakyat” ke DPR menunjukkan bahwa suara generasi muda semakin berani dan terorganisir dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi. Kini, bola ada di tangan DPR — akankah parlemen benar-benar mendengarkan dan bertindak?
